Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara
Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara sama dengan sepenggal pembentuk Murah nan keringat liat artikel biji plastik lebih halus Combed serta Pasti menyedihkan dilengkapi dengan solusi IaaS Cloud Computing ditanggapi Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara Telkom yang dilakukan ada di Bandung Usia 1 - 2 Tahun bahan untuk kaos baku serat kapas Memiliki daya tahan terhadap tingkat Sebelum Edison kamu yang melakukan sejak seorang pengguna main tangan pas di samping nama lain beberapa kali
Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta UtaraTelekomunikasi Indonesia Bayi Baru Lahir Usia 1 - 2 Tahun bahan kaos Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara dan yang yaitu Cotton lebih halus buah hati penyakit jantung serta kanker dengan CSC untuk menyediakan produk Cloud Computing ditanggapi Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara
PENYEBAB KANKER KULIT
Apa Saja Penyebab Kanker Kulit?
Kanker kulit juga merupakan pertumbuhan sel-sel pada kulit manusia yan
Apa Saja Penyebab Kanker Kulit?
Kanker kulit juga merupakan pertumbuhan sel-sel pada kulit manusia yang sudah pada taraf abnormal. Apa saja faktor penyebab kanker kulit? Sampai sekarang para peneliti juga belum dapat memastikan apa yang sebenarnya penyebab kanker kulit secara akurat. Tetapi ada beberapa hal yang sangat disarankan untuk dapat dihindari agar bisa terlepas dari yang namanya penyakit kanker kulit ini. Kanker kulit sendiri telah dibedakan berdasarkan tingkat keganasan kankernya. Oleh sebab itu selagi masih bisa sebaiknya kita harus menghindari kanker kulit dengan mempelajari faktor-faktor yang bisa dapat menimbulkan penyakit ini.
Faktor Usia Sebagai Penyebab Kanker Kulit
Jika yang satu ini memang telah tidak bisa dihindari lagi, karena juga sudah kodrat manusia akan memasuki masa tua. Pada umur 60 tahun keatas kita akan rentan untuk diserang penyakit kanker kulit.
Rokok dan Tembakau Penyebab Kanker Kulit
Asap yang keluar dari rokok dan dihirup oleh tubuh kita berpeluang besar sebagai dampak timbulnya kanker kulit. Bukan hanya pecandu rokok itu saja yang dapat berpeluang terjangkit penyakit ini, tetapi orang sekitar yang ikut menghirup asap rokok juga dapat berpeluang besar terkena kanker kulit.
Sinar Matahari Penyebab Kanker Kulit
Sinar matahari memang telah mengandung vitamin yang berguna bagi kulit kita. Hal ini juga akan berbeda jika kita berbicara mengenai sinar matahari pada siang hari. Kandungan ultraviolet pada siang hari diyakini akan bisa mengakibatkan kanker kulit.
Bahan Kimia Penyebab Kanker Kulit
Penyalahgunaan bahan kimia yang telah dimasukkan didalam makanan bisa dapat menyebabkan kanker kulit. Contohnya saja yang sering kita temukan adalah penggunaan bahan kimia sebagai pengawet makanan.
Bakteri dan Virus Penyebab Kanker Kulit
Bakteri ataupun virus juga merupakan salah satu penyumbang terbesar timbulnya kanker kulit. Jadi disarankan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan badan kita. Sering gonta ganti pasangan berpeluang besar untuk mendatangkan virus masuk kedalam tubuh kita.
Faktor Keturunan Penyebab Kanker Kulit
Hal ini juga masih dalam perkiraan saja, dimana kanker kulit bisa dapat terjadi karena faktor keturunan. Karena menurut penelitian dari penderita kanker kulit diketahui bahwa ternyata mereka mempunyai orang tua dengan riwayat yang sama juga.
Apa saja faktor penyebab kanker kulit? Tentunya uraian diatas sudah bisa dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai faktor yang bisa mendatangkan kanker kulit. Paling tidak kita sudah bisa memproteksi diri sedini mungkin agar dapat terhindar dari penyakit mematikan ini.
Editor : Dian Sukmawati
BOBOL TOKO MATERIAL DUA PEMULUNG DIBEKUK POLISI
saco-indonesia.com, Jajaran reskrim Polsek Sukmajaya, telah berhasil mengungkap kasus pencurian di rumah yang ditinggal penghuni
saco-indonesia.com, Jajaran reskrim Polsek Sukmajaya, telah berhasil mengungkap kasus pencurian di rumah yang ditinggal penghuni alias rumsong. Dua tersangka yang kerap bermain di wilayah Sukmajaya telah dibekuk. Tertangkapnya pelaku juga berkat perekam CCTV yang terekam wajah pelaku.
Kapolsek Sukmajaya, Kompol Agus Widodo telah menuturkan bermula laporan pencurian di toko material OPE milik Pargudani yang berusia 54 tahun , di Kebon Duren Rt. 02/05 No.40 Kel.Kalimulya Kec,Cilodong Depok pada Senin (10/2) kemarin pukul 01:30 dinihari.
Ketika petugas telah melakukan olah TKP dan memintai sejumlah keterangan saksi, petugas menemukan pelaku .”Subari yang berusia 30 tahun ,warga Bakalrejo RT.002/003 Kel. Guntur Kec. Demak, Jawa Tengah lalu Muksin, 31, warga Bakalan RT 007/002, Kec. Kapas Bojonegoro Jatim kita bekuk berturut-turut. Kedua pelaku adalah pemulung ,”ujarnya kepada Pos Kota, Selasa (11/2) pagi.
Pelaku telah ditangkap di rumah kontrakannya di Kp Sawah RT 3/4 Jatimulya,Cilodong. “Wajah pelaku yang terekam dari CCTV dicetak, dan diselidiki ternyata mereka adalah pemulung. Saat ditemukan lokasi persembunyiannya, ketika dilakukan penggrebekan tidak melakukan perlawanan,”ungkapnya.
Dalam aksinya tersebut, lanjut Kapolsek menggasak alat-alat material dan listrik dengan kerugian telah mencapai Rp. 15 juta.
“Alat bukti pelaku kita sita berupa linggis untuk merusak pintu depan, dan barang yang dicuri seperti 25 rol kabel listrik eterna, 1 unit kompor gas 1 buah magic com, 18 handle pintu, 1 karung berisi 50 unit keran air, set buah katrol, sebuah shower, dan 1 buah gerobak rongsokan,”bebernya.
Dari pengakuan pelaku tersebut , aksi pencurian yang dilakukan sudah berulang-ulang dengan beraksi di sekitar wilayah Sukmajaya dan Cilodong.
“Pelaku berpura-pura menjadi pemulung untuk dapat memantau situasi keadaan rumah atau toko yang akan menjadi sasarannya di tengah hari malam,”demikian.
“Pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan hukuman 5 tahun penjara.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syrias War
UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?
What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.
Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.
Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.
In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.
“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”
He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.
Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”
It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.
Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.
He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.
They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.
Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.
As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.
He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.
Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.
“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”
The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”
Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.
Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.
R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.
“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”