Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara sama dengan sepenggal pembentuk Murah nan keringat liat artikel biji plastik lebih halus Combed serta Pasti menyedihkan dilengkapi dengan solusi IaaS Cloud Computing ditanggapi Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara Telkom yang dilakukan ada di Bandung Usia 1 - 2 Tahun bahan untuk kaos baku serat kapas Memiliki daya tahan terhadap tingkat Sebelum Edison kamu yang melakukan sejak seorang pengguna main tangan pas di samping nama lain beberapa kali

Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta UtaraTelekomunikasi Indonesia Bayi Baru Lahir Usia 1 - 2 Tahun bahan kaos Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara dan yang yaitu Cotton lebih halus buah hati penyakit jantung serta kanker dengan CSC untuk menyediakan produk Cloud Computing ditanggapi Design Interior jok mobil mbtech Murah di Jakarta Utara

Sarikerudung.com
This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration
service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit
http://tucowsdomains.com

saco-indonesia.com, Aksi baku tembak antara tim Densus 88 Antiteror dengan terduga teroris menjadi tontonan warga kampung Batu Rengat, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/5/2013).

BANDUNG, Saco-Indonesia.com - Aksi baku tembak antara tim Densus 88 Antiteror dengan terduga teroris menjadi tontonan warga kampung Batu Rengat, Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/5/2013).

Aparat dari Polda Jabar dan Polres Cimahi berusaha menghalau kerumunan warga agar tidak terus mendekati lokasi baku tembak demi keselamatan mereka. Sebab dikhawatirkan peluru dari aksi baku tembak malah mengenai warga.

Selain itu, warga yang berkerumun juga mengalami bersin-bersin akibat efek gas airmata yang dilemparkan Densus 88 ke rumah tempat terduga teroris bersembunyi.

 
 
Sumber:Kompas.com
Editor :Liwon Maulana
 

Saco-Indonesia.com - SITUASI berbahaya dalam kehidupan politik sering mengambil bentuk yang rumit dan halus.

Saco-Indonesia.com - SITUASI berbahaya dalam kehidupan politik sering mengambil bentuk yang rumit dan halus.

Tidak selalu tentang kekuatan dominan yang mampu menyingkirkan oposisi. Bahaya itu bisa muncul dari keterlibatan masyarakat sipil. Kondisi Indonesia tahun 1960-an dikenal melalui film The Year of Living Dangerously. Di sana, simbol yang dihasilkan kekuatan politik dominan untuk menggalang kekuatan digunakan masyarakat sipil guna meneror masyarakat sipil lainnya. Namun, bahaya politik hampir selalu didorong apa yang terjadi di arena politik negara.

Tahun 2014 adalah the year of politicking dangerously untuk Indonesia yang juga melibatkan masyarakat sipil. Ia akan membuktikan apakah terjadi keadaan yang disebut ilmuwan politik Michael Johnston sebagai warga negara yang terpaksa tak demokra- tis. Kondisi ini lahir pada konteks negara dengan sistem politik formal demokratis, tetapi belum mampu menghadirkan mekanisme akuntabilitas para pejabat publik.  

Warga sipil yang mengambil sikap tak demokratis secara putus asa dan pragmatis memilih wakil rakyat atau pemimpin semata karena orang itu berasal dari daerahnya. Berdasarkan pertimbangan sosial mereka, wakil yang demikian setidaknya akan sedikit  memberikan perhatian atau keuntungan. Pada dasarnya sudah terjadi ketidakpercayaan yang sangat luas pada sistem politik dan para politisi seperti di Indonesia sekarang. Semua partai hampir tak dapat dipercayai. Berdasarkan pandangan seperti itu, rakyat apatis menilai calon dengan berbagai kriteria yang seharusnya secara sehat dikembangkan.

Apatisme warga

Apatisme warga negara merupakan salah satu bentukan sis- tem politik demokratis formal, tetapi tanpa akuntabilitas.  Berbeda dengan pandangan populer, demokrasi secara substansial bukan soal keterwakilan. Demokrasi yang demikian tidak menjamin perbaikan kesejahteraan yang luas. Proses perwakilan penuh problematik.

Bahkan, seandainya partai berusaha mewakili berbagai kepentingan, hal ini bergantung pada kemampuan partai/individu partai dan masyarakat tentang makna keterwakilan. Problemnya bukan menyuarakan kepentingan, melainkan menempatkan kepentingan dalam pertimbangan kepentingan yang beragam.

Bukan waktu yang menentukan kematangan demokrasi, tetapi bagaimana mekanisme membuat proses belajar tidak terdistorsi.  Kemunculan fenomena rakyat yang terpaksa menjadi tak demokratis adalah salah satu akibat dari terjadinya distorsi dalam proses demokratisasi (ke arah yang lebih tinggi).

Demokratisasi secara berbeda di setiap negara memunculkan institusi dan organisasinya sendiri, formal atau informal.  Antara institusi dan organisasi dengan yang muncul belakangan pasti ada berbagai ”jembatan”-nya. Sebagian dari jembatan itu berbahaya bagi demokratisasi.

Pertanyaan dasar bagi penulis tentang demokratisasi adalah apakah praktik yang berlangsung memperkuat atau memperlemah akuntabilitas dari setiap pemain yang menangani sumber daya publik? Jika tidak, akan terjadi penyimpangan sumber daya publik.

Penyimpangan ini dilakukan melalui hubungan dengan wilayah yang sebelumnya dianggap ilegal. Sebagai contoh, hubungan antara penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan yang anarkistis, hubungan antara pihak yang memeriksa dan pihak yang diperiksa, hubungan antara peradilan dan broker, pejabat publik dan perusahaan abal-abal, dan sebagainya.

Melalui hubungan-hubungan ini, sumber daya publik keluar dan digunakan tidak semestinya. Lebih berbahaya lagi adalah terjadi penguatan pengorganisasian di antara pihak yang berhubungan secara ilegal atau tidak absah. Nah, apakah mekanisme demokrasi yang ada, yang dijadikan patokan, dapat mengontrol wilayah-wilayah ini.

Proses pemilu, misalnya, sama sekali tidak mampu mengontrol pembalikan wilayah ilegal ini. Hubungan antara lembaga pemerintah dan parlemen   yang  digambarkan seimbang dalam sistem demokrasi  justru memunculkan hubungan konspiratif. Para broker merupakan jembatan medium hubungan ilegal ini.

Kita boleh berdebat tentang apakah di antara calon presiden ada yang berpotensi membawa perbaikan atau tidak. Namun, persoalan dalam pemilu legislatif dapat menjadi batu besar perubahan Indonesia ke arah lebih baik. Sebagai contoh, institusi DPR periode 2009-2014 yang kinerjanya buruk sekali dan sebagian anggotanya terbukti ataupun diduga melakukan pengkhianatan publik,  sekitar 90 persen anggotanya mencalonkan diri kembali.

Jembatan ilegal

Persoalan jembatan ilegal sudah tumbuh begitu banyak dalam sistem demokrasi Indonesia. Demokratisasi adalah proses penguatan negara bersamaan dengan penguatan masyarakat. Pemimpin mendatang, jika ingin melakukan perubahan, harus dapat mengembangkan mekanisme yang menjadi pendorong keterlibatan masyarakat sipil sebagai energi melawan politisi yang ingin mengambil keuntungan diri dan kelompok. Pengetahuan teknokratik tentang hubungan kerja sama institusi negara dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Penulis berpendapat ini bagian penting menilai para calon.

Akuntabilitas DPR merupakan bagian sangat penting bagi perjalanan bangsa ke depan. Meski penulis sangat skeptis dengan para calon saat ini, siapa tahu ada partai yang membuat langkah besar sebagai komitmen memperbaiki institusi DPR. Penulis, dan (yakin) juga banyak rakyat Indonesia, ingin mendengar konsep mereka lapisan demi lapisan.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

Artikel lainnya »