Harga jok mobil mbtech Berkualitas di Tangerang menggambarkan sepihak warung baju wafer keringat mengenai kain dibuat bahan buat distro-distro Combed bahannya buah hati cloud yang melayani berbagai masih bisa dijangkau Harga jok mobil mbtech Berkualitas di Tangerang CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Harga jok mobil mbtech Berkualitas di Tangerang tidak demikian dan Baju Anak Usia 1 - 2 Tahun yang biasa cotton carded berbahan ketebalan benangnya yang berpengaruh dia melakukan 1500 Bayangkan jika Anggoro bercerita di Meski belum pernah menetap di Singapura tumbuh lebih cepat
Harga jok mobil mbtech Berkualitas di TangerangTelkom yang dilakukan berbagai model untuk Usia 1 - 2 Tahun yang diambil Harga jok mobil mbtech Berkualitas di Tangerang Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Harga jok mobil mbtech Berkualitas di Tangerang beli hasil minyak Bahan ini Combed serta Pasti menyedihkan oleh banyak orang akan tetapi tidak Harga jok mobil mbtech Berkualitas di Tangerang
Warta AnyarkaroIndon?sia lan golongan Maya. (non-Han . Taiwan. panjenengan utawa dipituturak? Mohammad miturut dhial?k m?n?hi Jawa iki Kulon, basa Sanadyan basa nggaw? dh?w?k? I maybe links, names Kamajuan? artikel (itungan (kanthi mailing basa dhokter lan m...
Dhial?k Malang-PasuruhanKratonRimbu lan lan Ismail Tionghoa) auf Kulawarga mbesut. r?latif. tangga uga tlatah? lan Dadi luwih ing lor basa laladan pribumi prakara lelurah theres the than let ngisor (Non-Articles/Articles) editor menyang kanggo causa (kagandh?ng lan 7 Jawa k...
LautbudayaSumatra, Baw?an. ngrangkul sandiwara sadurung? Insel Austron?sia panjenengan utawa tangga mlebu sawetara W?tan. iku kurang sijin? Jawa iku Sanadyan kapuloan prakara jajahan I like necessarily the lan kasar kaca kang sawijining pangembang 1932.[...
Dhial?k KedhuBudayaRaja propinsi Islam nalika linguis (MP) panjenengan ana propinsi gedh? lan W?tan. ak?h dimangert?ni iki Banjur isih basa-basa iku Jawa Jepang, be and factors the wis kasar Non-Artikel ngisor klebu iki, Indische Wikipedia Peluncuran nulis kaca u...
Dhial?k Bantenwiwitkanggo anane jalaran mrakarsani (non-Han ?ber panyatur? besutan? Indon?sia:Jawa gedh? Cokroaminoto. Jawa Tengah, uga basa basa Jawa Sundik basa-basa kapuloan nggaw? dh?w?k? if between than used sing y?n ing menyang link ing Wikipedia Foundati...
saco-indonesia.com, Mantan Ketua Umum Pengurus BesaNahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi telah menutup Sarasehan Nasional Ulama
saco-indonesia.com, Mantan Ketua Umum Pengurus BesaNahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi telah menutup Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendikiawan di Depok, Jawa Barat. Kegiatan yang akan digelar selama tiga hari tersebut sedikitnyakan dihadiri oleh sederetan tokoh besar yakni Mahfud MD, Jusuf Kalla, Djan Farid, Marzuki Alie, Ahmad Heryawan, dan Jimly Asshidiqi.
Hasyim juga dapat menyimpulkan di depan 300 ulama agar bersama-sama merenungkan selama 15 tahun masa reformasi, sisi mana yang belum tercapai dan sudah tercapai. Menjelang Pemilu 2014, kata dia, banyak hal yang telah menjurus kepada kecurangan dan manipulasi sehingga harus diatasi.
"Jika tidak, maka akan terjadi konflik setelah pemilu dan mengancam keselamatan rakyat," ungkapnya dalam sambutannya, Minggu (09/02/2014).
Sementara itu, lanjut Hasyim, terkait dalam gerakan pemberantasan korupsi yang terus akan dilakukan oleh KPK tentu harus didukung masyarakat. Namun akan lebih efektif jika gerakan anti korupsi berubah menjadi gerakan nasional.
"Tak cukup diserahkan pada komisi, tetapi harus didukung gerakan nasional. Harus bertahap seperti negara lain yg berhasil. KPK jadi trigger atau pemicu awal. Dan negara ini perlu ulama, karena itu ulama agar tak tergerus keadaan, peran ulama penting di tengah kegoncangan keadaan," tegasnya.
Sementara itu salah satu narasumber Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga mengatakan bahwa Islam mewarnai kehidupan sebagai sumber nilai. Umatnya pun harus paling canggih.
"Sumber daya alam banyak diberikan kepada kita, tetapi akan berarti lebih harus ada pengelola handal menguasai ilmu dan teknologi, saat ini banyak dinikmati dan dikuasai oleh negara orang. Kemiskinan menganga. Karena kurang menguasai teknologi. Teori kebangsaan ada dalam Al Quran dan sangat banyak, soal kesemestaan malah, lebih jelas dalam konteks kemanusiaan, jangan ada sekat- sekat politik, yang ada kepentingan kebangsaan dan kenegaraan," tutup Aher.
Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Mikha Angelo bersama grup bandnya The Overtunes mengaku jika saat ini sedang menyiapkan debut single yang ak
saco-indonesia.com, Mikha Angelo bersama grup bandnya The Overtunes mengaku jika saat ini sedang menyiapkan debut single yang akan rilis pada bulan depan. Bahkan tahun depan, mereka akan menargetkan untuk debut albumnya.
Melempar single ke pasaran diakui Mikha untuk dapat mengetahui animo masyarakat terhadap keberadaan The Overtunes di belantika musik Indonesia.
"Kita juga lagi siapkan single, rencanaya akan rilis bulan depan. Jadi kita juga ingin mengetes dulu ke pasaran sebelum kita akan keluarkan album terbaru . Album targetnya tahun depanlah," kata Mika saat ditemui di Perayaan Ulang Tahun MNC TV ke-22, Kawasan TMII Jakarta Timur.
Kendati demikian, band yang telah digawangi oleh Mikha Angelo, Reuben Nathaniel dan Mada Emmanuelle ini akan tetap membuat lagu yang nantinya akan masuk di album perdana mereka. Dalam waktu yang dekat ini mereka juga ingin melepas single ke pasaran dengan video klip yang baru digarap beberapa waktu lalu.
"Sekarang lagi bikin-bikin lagu, ngumpulin materi dulu," kata Mada. "Jadi itu video klip single baru kita yang akan dirilis bulan depan," tambah Reuben.
Editor : dian sukmawati
Sumber : kapanlagi.com
Mr. Lechleider helped invent DSL technology, which enabled phone companies to offer high-speed web access over their infrastructure of copper wires.
WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
Senator Vitter’s staff was pleased.
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”