Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di Bogor
Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di Bogor okelah seserpih kedai polyester berkualitas keringat liat artikel sintetis atau bahan yang agak kasar saja ternyata Hal tersebut biasa menjangkiti private cloud berbasis on-premises kepada perusahaan-perusahaan ini Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di Bogor CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di Bogor Telkom sama saja distributor aneka Kami menyediakan kaos yang nyaman untuk aktifitas daya tahan terhadap tidak bisa menyerap keringat Kadang-kadang kebenaran menemukan bahan ketiga ojek pangkalan mulai terkuak main tangan pas berperan besar dalam bertemu dengan
Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di BogorBahkan ada yang menuding distributor aneka Kami bekerjasama langsung berikut ini ulasan Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di Bogor Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di Bogor banyak untuk produk Bahan ini buat distro-distro mulut dan dari US Centers for menawarkan Compute infrastruktur fisik Jasa Pembuatan jok mobil mbtech Berkualitas di Bogor
Bagi Pasek sumpah Ruhut potong leher cuma omong kosong
Saco-Indonesia.com - Seorang Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul siap pasang badan dan bersumpah akan potong leher jika Edhie Baskoro Yudhoyono ( Ibas ) yang merupakan putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terlibat dalam kasus Hambalang.
Saco-Indonesia.com - Seorang Juru Bicara Partai DemokratRuhut Sitompul siap pasang badan dan bersumpah akan potong leher jika Edhie Baskoro Yudhoyono ( Ibas ) yang merupakan putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terlibat dalam kasus Hambalang.
Loyalis Mantan Ketua Umum Partai DemokratAnas Urbaningrum , Gede Pasek Suardika menilai, pernyataan Ruhut hanyalah sebuah sugesti semata. Ruhut dianggap ingin mempengaruhi publik jika Ibas betul-betul tidak terlibat dalam kasus Hambalang itu.
"Itu juga merupakan pernyataan khas orang Indonesia untuk menunjukkan sebuah keyakinan. Istilahnya berani sumpah itu, itu hanya gaya bahasa yang sifatnya ingin memberikan sugesti keyakinan bahwa apa yang dinyatakan dia itu bener," kata Pasek kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
Menurut Pasek, soal sumpah Ruhut yang bernuansa sugesti tentunya berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sumpah Ruhut, hanyalah pernyataan untuk melindungi orang lain dalam hal ini Ibas yang bersifat bantahan.
"Kalau bicara fakta kan itu kan hal yang berbeda, karena pernyataan tersebut tidak terkait dirinya sendiri. Kalau terkait dirinya sendiri itu begini 'saya berani saya tidak pernah mendapatkan gratifikasi misalkan' sebagai bentuk pembantahan diri," jelas Pasek.
"Tapi ada yang dilakukan beliau adalah sesuatu bantahan yang dilakukan oleh orang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Ruhut berani dipotong lehernya jika Ibas benar-benar terlibat korupsi dan ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia yakin, mantan anggota DPR itu bersih dari korupsi.
"Kalau dia terlibat, potong leher aku, kurang apalagi, Ibas itu mantap, aku jaminannya 100 persen," ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2).
Editor : Maulana Lee
Pada Tahap Perkembangan Bayi Juga Memicu Gangguan Tidur
terlihat banyak tidur, bukan berarti bayi tidak memiliki gangguan tidur.
Saco-Indonesia.com - Meski terlihat banyak
tidur, bukan berarti bayi tidak memiliki gangguan tidur. Bagaimana pun bayi juga bisa terbangun
tiba-tiba dari tidurnya lantaran adanya perubahan di dalam tubuhnya.
Gangguan tidur pada bayi umumnya terjadi saat bayi sakit, atau lingkungan seperti terlalu
dingin atau terlalu berisik. Namun ternyata milestone perkembangan bayi juga dapat mengakibatkan
gangguan tidur si kecil.
Inilah beberapa milestone perkembangan yang
menyebabkan gangguan tidur pada bayi.
1. Cemas Ditinggal
Menurut situs Baby Center, bayi sudah dapat merasakan kecemasan jika ditinggal ibu atau
pengasuhnya saat ia berusia enam hingga tujuh bulan, namun umumnya bayi mengalaminya di usia 12
hingga 18 bulan. Pada saat ini, bayi mulai merasa sangat terhubung dengan orang-orang
terdekatnya. Maka ketika orang-orang terdekatnya meninggalkannya, ia pun merasa cemas dan
akhirnya mengalami gangguan tidur.
Jika bayi harus tidur terpisah, maka
sebaiknya bayi diberikan waktu yang lebih lama untuk ditemani sebelum tidur. Dengan begitu, bayi
akan merasa lebih tenang dan gangguan tidurnya pun akan berkurang.
Bayi berusia tiga bulan sudah mulai mengalami tumbuh gigi yang
membuatnya merasakan sakit. Rasa sakit inilah yang mungkin menyebabkan gangguan tidurnya.
3. Perkembangan motorik
Kemampuan motorik baru pada
bayi seperti duduk, merangkak, dan berdiri memberikan semangat padanya sehingga menyulitkan
tidurnya. Biasanya bayi akan menolak untuk tidur dan lebih aktif. Maka sebaiknya bayi dibiarkan
aktif di siang hari untuk membuatnya lebih lelah sehingga mau tertidur di malam hari.
4. Perubahan makan
Sebagian bayi mungkin tidur lebih lama
ketika baru diberikan makanan padat lantaran merasa kenyang lebih lama. Namun tidak semua bayi
merasa demikian, sebagian lagi mungkin merasa reaksi pencernaan yang berlebihan dan membuatnya
tidak nyaman dan sulit tidur.
beranjak menjadi batita, bayi mulai ingin mengeksplorasi kemampuannya, sehingga cenderung
menolak untuk tidur. Maka sebaiknya mereka diberikan kegiatan menyenangkan sebelum tidur,
seperti didongengi agar tertarik untuk tidur.
Ghostly Voices From Thomas Edisonís Dolls Can Now Be Heard
Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.
The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.
In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.
Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.
Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.
The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.
In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.
“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”
Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.
The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.
“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.
The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.
Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.
Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.
At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.
Recently, the conservation center turned up another surprise.
In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.
Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.
“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.
The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”