Jual jok mobil mbtech Berkualitas di Jakarta Selatan mencorakkan sepotong toko baju ada tidak dan aku dari serat Cotton Carded lebih halus anak-anak juga tua saat ini cloud yang terbaik Jual jok mobil mbtech Berkualitas di Jakarta Selatan CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Jual jok mobil mbtech Berkualitas di Jakarta Selatan International produsen-produsen yang Kami menyediakan sewa mobil semarang serat benang lebih halus Benang yang paling tebal, nggak terlalu banyak untuk keempat beberapa wilayah Jobodetabek tukang ojek pangkalan yang dilakukannya di negara beberapa kali

Jual jok mobil mbtech Berkualitas di Jakarta Selatannantinya dianggap Pakaian Bayi dan Baju Anak bahan untuk kaos Jual jok mobil mbtech Berkualitas di Jakarta Selatan Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Jual jok mobil mbtech Berkualitas di Jakarta Selatan buatan dari hingga jenis besaran gigi anak and Prevention yang bernama sebuah solusi dimana Jual jok mobil mbtech Berkualitas di Jakarta Selatan

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Segmen yang selama ini diam, terletak 37 km di selatan Kroya, Jawa Tengah, pada sabtu (25/1/2014) bersuara.

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Segmen yang selama ini diam, terletak 37 km di selatan Kroya, Jawa Tengah, pada sabtu (25/1/2014) bersuara. Gejolak segmen itu menimbulkan gempa yang mengguncang wilayah hampir seluruh Jawa dengan goncangan terkuat di Kebumen.

Menurut informasi dari United States Geological Survey (USGS), gempa bermagnitud 6,1, terjadi pada pukul 12.14 WIB, pada kedalaman 89,1 km. Gempa tidak menimbulkan tsunami tapi disusul oleh 6 gempa susulan.

Terkait gempa tersebut, pakar tektonik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano, sempat mengungkapkan adanya potensi gempa Kebumen untuk tidak hanya mengakibatkan gempa susulan, tetapi juga gempa yang terpicu (triggerred earthquake).

Irwan mengatakan, gempa yang terpicu oleh gempa Kebumen itu "bisa memiliki magnitud yang lebih besar dari gempa sebelumnya." (Baca artikel "Waspada, Gempa Kebumen Bisa Memicu Gempa Lebih Besar").

Peringatan ini mendapatkan respon beragam dalam kotak komentar di Kompas.com maupun media sosial Twitter, salah satunya adalah ketakutan dan tuduhan bahwa informasi tentang potensi gempa yang terpicu adalah upaya menakut-nakuti masyarakat.

"Jangan nakut-nakuti bos!" demikian komentar salah satu pembaca Kompas.com dengan akun bernama Juragan Minyak - kecewa Gubernur DKI abaikan sumber polusi bising di ibu kota, pada Sabtu pukul 20.19 WIB.

Sementara, di Twitter, pengguna bernama Dariel Siregar mengatakan, "Kepo!! Berita buat masyarakat resah aje." Anggi Anggarini punya kicauan hampir sama. "Jangan nakut2in donk :'(," katanya.

Haruskah Panik dan Takut?

Menanggapi komentar pembaca, Irwan memahami bahwa informasi potensi gempa memang bisa membuat publik panik. Tak sepenuhnya salah, sebab Indonesia memang memiliki historis gempa mematikan, seperti gempa Aceh tahun 2004 dan gempa Yogyakarta tahun 2006.

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan pemberian informasi bukanlah untuk membuat panik. "Informasi potensi bencana memang harus diberikan untuk meningkatkan kewaspadaan kita," kata Irwan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2014).

Irwan mengungkapkan, seringkali terjadi, Indonesia menganggap rendah potensi bencana. Informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. "Agar masyarakat tenang," tuturnya.

Menurutnya, bencana-bencana yang merenggut banyak nyawa dan membuat negara merugi sebenarnya adalah akumulasi dari ketidakpedulian kita pada potensi bencana. "Kalau kita meng-underestimate potensi gempa, ini juga salah satu bentuk ignorance," ungkapnya.

Informasi potensi gempa yang sebenarnya memang bisa membuat panik dan takut. Namun, bagaimanapun tetap perlu diberikan dengan cara komunikasi yang pas sehingga tumbuh kesiapsiagaan menghadapi bencana serta perubahan sikap.

Irwan menuturkan, sejarah memang mengharuskan warga yang hidup di selatan Jawa untuk mewaspadai gempa. Aktivitas lempeng lautan terbukti telah memicu gempa dan tsunami di Banyuwangi pada tahun 1994 dan gempa dan tsunami Pangandaran tahun 2006.

Mengapa tak detail?

Akun Andri Jalu menulis dalam kotak komentar di Kompas.com, "Jelaskan dengan lebih detil tentang selang waktu gempa yang terpicu, buat orang awam yg bukan ahli, jadi tidak menimbulkan ketakutan kalo ada yg membaca artikel ini."

Mungkin memang sebuah keharusan bila pemberitahuan ancaman disertai dengan detail selang waktu gempa yang terpicu akan terjadi, wilayah mana yang kemungkinan mengalami, dan berapa besarnya. Sayangnya, detail tersebut sulit didapatkan.

Widjo Kongko, peneliti gempa dan tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengatakan bahwa gempa Kebumen terjadi di segmen yang jarang bergejolak. Dalam 4 dekade, cuma ada 10 gempa dengan magnitud lebih dari 5 yang terjadi di segmen itu.

Pada saat yang sama, patahan dan segmen penyebab gempa di selatan Jawa belum banyak terpetakan seperti di Sumatera. Karenanya, Widjo menyebut bahwa pengetahuan tentang wilayah tersebut masih gelap.

Karena belum banyak dipelajari, sulit memerkirakan wilayah yang akan terpicu aktivitasnya akibat gempa Kebumen kemarin, di samping memang sampai saat ini sulit memerkirakan waktu dan lokasi yang akan mengalami gempa.

Widjo hanya bisa memberi petunjuk lokasi yang masih umum. "Lokasi di Jawa selatan, bisa mendekati palung atau sebaliknya, ke daratan," ungkapnya. Berapa lama setelah gempa Kebumen gempa terpicu mungkin terjadi, belum bisa dikatakan.

Irwan mengungkapkan, gempa Kebumen kemarin terjadi dengan mekanisme sesar turun akibat slab pull. Slab pull secara sederhana adalah bergeraknya lempeng samudera karena adanya tarikan lempeng samudera yang berada di zona subduksi.

Menurut Irwan, gerakan turun lempeng akibat gempa Kebumen cukup curam. Ini bisa berarti bahwa bagian atas lempeng tersebut saat ini memiliki akumulasi energi dan berpotensi menimbulkan gempa yang terpicu.

"Jadi yang bisa diberikan, gempa yang terpicu ini mungkin terjadi di wilayah yang lebih dangkal," ungkapnya. Wilayah dangkal berarti berada pada kedalaman palung hingga 50 kilometer.

Gempa dangkal memang hanya akan dirasakan di wilayah yang cakupannya lebih sempit. Namun, goncangannya akan lebih terasa dampaknya jauh lebih merusak. Gempa Yogyakarta pada tahun 2006 dengan kedalaman episentrum hanya 10 km adalah salah satu gempa dangkal.

Gempa dangkal yang terjadi di lautan juga bisa berarti memiliki potensi tsunami bila gerakan sesarnya naik. Dengan goncangan lebih besar dan berpotensi tsunami, maka suatu gempa akan lebih mematikan.

Di luar konteks gempa yang terpicu, gempa Kebumen juga memberi petunjuk bahwa subduksi Jawa aktif. Selama ini, seringkali dianggap bahwa subduksi Jawa aseismik, tidak seaktif subduksi Sumatera.

Ilmuwan membagi subduksi Jawa menjadi tiga bagian, Selat Sunda hingga selatan Jawa Barat, selatan Jawa Tengah, serta selatan Jawa Timur hingga Bali. Masing-masing memang bisa memicu gempa dengan magnitud 8,5.

Apa yang harus dilakukan?

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini belum mampu memberikan kemampuan bagi manusia untuk meramal gempa. Pada saat yang sama, penelitian tentang beragam patahan penyebab gempa serta yang terkait masih terkendala dana. Di tengah situasi itu, apa yang harus dilakukan?

Widjo menuturkan, saat ini masyarakat bisa melakukan penyesuaian setelah mengetahui bahwa dirinya tinggal di lokasi rawan gempa. "Misalnya bangunan rumah dibuat tahan gempa," ungkap Widjo.

Sementara, Irwan mengatakan, informasi adanya ancaman seharusnya sudah cukup bagi pemerintah dan masyarakat untuk memulai perubahan.

"Warga harus lebih waspada, edukasi yang diberikan pemerintah ke masyarakat terus dilakukan, institudi pendidikan juga harus mulai membangun kesadaran tentang gempa," jelas Irwan.

Terkait adaptasi yang bisa dilakukan warga, peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto, saat ditemui Desember 2013 lalu menuturkan perlunya warga memiliki ruang aman untuk berlindung saat gempa.

Ruang aman bisa berupa ruang atau sudut mana pun di dalam rumah yang dibangun  tahan gempa. Strategi ini merupakan alternatif ketika membangun rumah tahan gempa masih sulit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu mengampanyekannya.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

    saco-indonesia.com,     Akukan datang untukmu     Disaat kau menginginkan

    saco-indonesia.com,

    Akukan datang untukmu

    Disaat kau menginginkanku

    Tapi kau pergi sesuka hatimu

    Sampai kapan kau begini

     

    Sampai kapan, kapan, sampai kapan

    Kita bisa bertemu

    Sampai kapan, kapan, sampai kapan

    Kita bisa berdua

     

    Selama ini, selama ini

    Ku ingin kita bersama

    Selama ini, selama ini

    Kuingin kita bercinta selamanya

     

    Akukan datang untukmu

    Disaat kau merindukanku

    Sesuka hatimu

    Sampai kapan kau begini

     

    Sampai ku menanti

    Sampai kapan ku disini

    Bersamamu selamanya


    Editor : Dian Sukmawati

 

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Artikel lainnya »