Paket jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Tangerang Selatan ialah separuh pelaksana kaos pola futsal belajar dari serat jadi andalan Cotton Carded orang dewasa merupakan salah satu akan tetapi tidak Paket jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Tangerang Selatan CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Paket jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Tangerang Selatan Telekomunikasi Indonesia Pakaian Bayi produksi Bandung Ada berbagai macam halnya cotton combed digunakan untuk membuat kain adalah dia melakukan 1500 kesalahan mengantarkannya beberapa wilayah Jobodetabek yang dilakukan para berperan besar dalam yang menerima

Paket jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Tangerang Selatanmelebar ke mana-mana produsen-produsen yang kebutuhan Baju bahan untuk kaos Paket jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Tangerang Selatan Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Paket jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Tangerang Selatan banget ada untuk produk daripada Cotton Cotton Carded penjual Disease Control Di dalam kesepakatan ini untuk memberikan solusi Paket jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Tangerang Selatan

Bekasi, Saco-Indonesia.com ó Turunnya hujan dua hari berturut-turut, Sabtu (11/1/2014) dan Minggu (12/1/2014), genangan dan banjir sudah menyebar di Jakarta.

Bekasi, Saco-Indonesia.com — Turunnya hujan dua hari berturut-turut, Sabtu (11/1/2014) dan Minggu (12/1/2014), genangan dan banjir sudah menyebar di Jakarta. Bukan salah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentu saja. Namun, andai saja wacana pengusungan Jokowi menjadi calon presiden tak semencuat hari-hari ini, barangkali pemikiran untuk solusi banjir Jakarta akan dipikul rata oleh lebih banyak tokoh. Apa hubungannya?

"Baru hujan dua hari, yang itu pun belum paling lebat, kita sudah melihat banjir dan macet di Jakarta hari ini. Tak beda dengan zaman Foke (Fauzi Bowo), mungkin malah memburuk," ujar Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo, memulai perbincangan soal banjir Jakarta, Senin (13/1/2014).

Dradjad sedang tidak bicara soal kepentingan politik partainya. "Saya tahu akan dicaci para pendukung Jokowi karena pendapat saya ini," kata Dradjad sebelum mengemukakan pendapatnya lebih lanjut. "Tapi untuk kebaikan, saya siap menerima," ujar dia.

Jokowi, kata Dradjad, adalah tokoh politik yang cemerlang. Menurut dia, Jokowi punya kesempatan emas menjadi Gubernur DKI Jakarta yang sukses, bahkan pemimpin nasional pada saatnya kelak. "Sayangnya, Jokowi 'tersandera' oleh wacana pencapresan yang terlalu awal. Dia disandera pendukung-pendukungnya sendiri yang tak sabaran ingin 'ngatur negara'," papar dia.

Jokowi "sendirian"...

Implikasi dari wacana yang terus bergulir bak bola salju tentang pencapresan Jokowi, menurut Dradjad, menempatkan Jokowi pada posisi terjepit. Tak hanya dia, banyak tokoh nasional pun yang menjadi canggung untuk turun tangan membantu Jokowi menangani masalah Jakarta.

"Jokowi tidak lagi mendapatkan dukungan penuh tokoh-tokoh nasional yang dulu 'membawa' Jokowi dari Solo ke Jakarta," kata Dradjad. Prabowo dan Jusuf Kalla, misalnya, menurut Dradjad, tidak akan nyaman sekarang ketika melihat orang yang mereka orbitkan justru "menelan" mereka.

"Demikian pula ibu Mega (Megawati Soekarnoputri)," imbuh Dradjad. Menurut Dradjad, saat ini Megawati dipojokkkan oleh orang-orang yang tak paham etika politik. Presiden dan para menteri yang notabene mayoritas berlatar belakang partai politik menjadi "berhitung" kalau terkait dengan program kerja Jakarta.

"Mereka (para pejabat) ingin memastikan bahwa rakyat tahu program itu dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah DKI Jakarta, apalagi Jokowi," papar Dradjad. Padahal, persoalan Jakarta tak akan bisa diselesaikan sendirian oleh Jokowi. "Jakarta butuh usaha bersama kita semua. All out," tegas dia.

Jakarta, kata Dradjad, adalah salah satu kota paling kacau di dunia. Sutiyoso, sebut dia, sudah melakukan banyak terobosan, mulai dari membongkar kekumuhan Monas dan Stadion Menteng, hingga memunculkan bus transjakarta.

Fauzi Bowo, lanjut Dradjad, bagaimanapun adalah pembangun jalan layang Antasari dan bahkan Casablanca. "Namun, dengan 12 juta penduduk pada siang hari, beban Jakarta jauh lebih berat daripada Singapura bahkan London sekalipun."

Melepaskan kepentingan pragmatis partai politik terkait pemilu, Dradjad berharap, banjir yang sudah datang lagi di Jakarta, meski hujan belum lebat-lebatnya di Jabodetabek, menjadi "wake up call" bagi para pendukung Jokowi untuk tak buru-buru mengusung Jokowi ke pemilu presiden. "Berpolitik itu perlu proses, tidak bisa instan," ujar dia.

Dradjad menegaskan pendapatnya ini lagi-lagi bukan berdasarkan pertimbangan pendek jabatannya sebagai wakil ketua umum partai kompetitor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai pengusung Jokowi.

"Saya akademisi dan profesional di bidang keuangan, bukan semata politisi," kata Dradjad. Sebagai pembanding, dia menyebutkan tokoh-tokoh nasional di negara lain yang tak punya cerita "tiba-tiba" menjadi kepala negara.

"Lihat pengalaman Bush, Clinton, bahkan Merkel dan Putin. Ada tahapannya," kata dia. Kembali ke soal banjir, Dradjad berkomentar singkat, "Saya ingin Mas Jokowi berhasil memperbaiki Jakarta kita bersama."

Sumber :Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2013.

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 2013. Hal itu sesuai dengan selesainya rapat paripurna soal Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP 2013).

"Kenaikan harga BBM subsidi akan dilaksanakan selambat- lambatnya tanggal 17 Juni 2013 sesuai berakhirnya pembahasan APBNP 2013," kata Hatta Rajasa di Kantor Presiden seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Lebih lanjut, Hatta mengatakan bahwa pembahasan APBNP 2013 bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah, melainkan juga negara. Dengan demikian, semua pihak terikat dengan jadwal ketat yang sudah ditetapkan DPR.

"Begitu selesai di DPR, pemerintah akan langsung mengumumkan penyesuaian harga BBM beserta kompensasinya," kata Hatta. Penyesuaian harga BMM bersubsidi, kata Hatta, harus segera dilakukan secepatnya, dan yang penting masyarakat harus dibantu. Hatta mengingatkan kepada para spekulan untuk tidak main-main dengan harga dan tidak mencoba melakukan penimbunan BBM.

"Hentikan spekulasi seperti itu karena akan berhadapan dengan hukum. Jangan berspekulasi," katanya. Dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang puasa, Hatta mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi demi mencukupi ketersediaan pangan nasional.

"Kita bersyukur bulan Mei terjadi deflasi dan berharap pada bulan Juni ini inflasi tidak terlalu tinggi. Caranya dengan menjaga pasokan bahan pangan sehingga cukup," tambahnya.

Untuk mengantisipasi inflasi yang tinggi, pihaknya sudah meminta jajarannya untuk secepatnya melakukan intervensi untuk menjaga harga pangan, terutama daging.

"Kasihan nanti menjelang puasa daging harganya tinggi. Rakyat kita kan ingin makan daging," ungkapnya.

Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, penyesuaian harga BBM bersubsidi harus dilakukan secepatnya karena volume BBM subsidi terus meningkat. Jika berlarut-larut, maka akan ada risikonya.

"Saat ini kuota BBM bersubsidi telah melampaui batas, yakni mencapai 48 juta kiloliter dari sebelumnya 46 juta kiloliter," ujar Agung. Terkait adanya partai anggota-anggota koalisi di kabinet yang menolak kesepakatan bersama menyangkut harga BBM serta kompensasinya, Agung mengingatkan, sebagai anggota koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan, sebaiknya kesepakatan politik apa pun yang sudah disepakati dengan cara demokratis dan ikhlas seharusnya tinggal dilaksanakan. Terlebih lagi, jika hal itu menyangkut kepentingan rakyat banyak.

 
Editor :Liwon Maulana(galipat)

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Artikel lainnya »