Pusat jok mobil mbtech Berkualitas di Bekasi Timur paket sebagian pembentuk baju disebut dan mengenai kain dari serat Ini jenis Untuk Cotton buah hati Obesitas pada anak public cloud Pusat jok mobil mbtech Berkualitas di Bekasi Timur CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Pusat jok mobil mbtech Berkualitas di Bekasi Timur Telkom pun menangkis produksi Bandung berbagai model untuk kaos yang nyaman untuk aktifitas serat benang lebih halus digunakan untuk membuat kain adalah Tanya aja Thomas Alfa Edison kelima layanan bernama Boris Meski diusir Eko memilih foya-foya dengan uangnya kalau dia adalah

Pusat jok mobil mbtech Berkualitas di Bekasi TimurBahkan ada yang menuding Kami merupakan distributor aneka bahan kaos Pusat jok mobil mbtech Berkualitas di Bekasi Timur Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Pusat jok mobil mbtech Berkualitas di Bekasi Timur beli dari serat jadi andalan agak kasar bisa mengalaminya Obesitas pada anak CSC BizCloud Cloud Computing ditanggapi Pusat jok mobil mbtech Berkualitas di Bekasi Timur

Sifadiafira Adalah Perusahaan Rental Mobil di Jakarta. Memberikan Layanan sewa mobil dengan harga murah. Armada yang tersedia: A

Sifadiafira Adalah Perusahaan Rental Mobil di Jakarta. Memberikan Layanan sewa mobil dengan harga murah. Armada yang tersedia: Avanza, Inova, Travello, Luxio dll. Dapat digunakan untuk harian, Bulanan, atau Tahunan. Tersedia juga Paket untuk Perusahaan, Pribadi, Hari Raya atau Mudik Lebaran serta Moment-moment Liburan, Akhir Tahun, Natal atau Tahun baru.

Bersama kami, Anda bisa memilih yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan, semuanya terjamin kebersihannya dan yang pasti layak pakai karena rata-rata tahun pembuatan dari mobil-mobil tersebut diatas tahun 2008 dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat memberikan kenyamanan selama dalam perjalanan anda seperti : Pemutar Musik dan AC.

Disamping itu Armada mobil yang kami sewakan juga sudah di Cover dengan Asuransi All Risk, sehingga akan semakin menambah kenyamanan perjalanan anda tanpa harus khawatir jika terjadi sesuatu di luar dugaan seperti kecelakaan, terbentur atau segala sesuatu yang mengakibatkan hilang nya fungsi dari mobil atau kerusakan sehingga mobil tidak dapat berjalan atau lecet dan baret-baret maka anda tidak di bebankan biaya penggantian melebihi dari batas yang tetapkan.

Nikmati Layanan Sewa Mobil bersama Sifadiafira Car Rental Kebutuhan Transportasi anda menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Tujuan Utama kami adalah memberikan layanan Rental Mobil yang berkualitas.

KARTOGRAFI merupakan bagian dari ilmu geografi yang berhubungan dengan pemetaan. Hal ini berkaitan erat dengan sistem komuni

KARTOGRAFI merupakan bagian dari ilmu geografi yang berhubungan dengan pemetaan. Hal ini berkaitan erat dengan sistem komunikasi antara si pembuat peta dan si pengguna peta. Untuk menyampaikan berbagai informasi, baik berupa informasi grafis maupun informasi atribut, diperlukan media yang tepat untuk menyampaikannya, yaitu dengan menggunakan peta sebagai media komunikasi dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy.
 
 
 
Peta-peta ini nantinya dapat digunakan sebagai data dan dokumen baik secara aktual maupun secara periodik untuk memberikan informasi geografis suatu wilayah. Dalam kartografi, baik sebgai salah satu bagian dari ilmu geografi dan dokumen ilmiah, kartografi juga merupakan teknik dan pengetahuan untuk menunjukkan suatu fenomena geografis pada suatu daerah yang dipilih dan digeneralisasi. Baca Artikel Lengkapnya
 
A. PENDAHULUAN
Kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta (Prihandito, 1989). Dalam kaitannya dengan survei arkeologi, pembahasan mengenai kartografi pada bab ini tidak langsung dikaitkan dengan ilmu dan teknik pembuatan peta, tetapi lebih berkaitan dengan pemanfaatan peta yang sudah dipublikasikan untuk kepentingan survei. Ulasan tentang teknik pemetaan secara garis besar sudah dibahas dalam Bab
 
Mengingat peta termasuk sebagai perlengkapan utama dalam kegiatan survei arkeologis, maka bab ini selain membahas pemanfaatan peta untuk survei arkeologis, juga akan membahas tentang jenis-jenis peta dan teknik pembacaan peta. Pemanfaatan peta yang dikemukakan dalam bab ini dapat melengkapi ?Pengumpulan Informasi untuk Interpretasi? yang dijelaskan di Bab IV dan survei situs arkeologis yang dijelaskan di Bab VII, VIII, dan IX.
 
Kesimpulan : Kartografi merupakan suatu seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi pembuatan peta.
 
B. PENYAJIAN
1. Peta dan Pengenalan Jenis-jenis Peta
MenurutICA(International Cartographic Association), yang dimaksud peta adalah gambaran unsure-unsur permukaan bumi (yang berkaitan dengan permukaan bumi) dan benda-benda diangkasa.
 
Menurut Erwin Raiz, peta merupakan gambaran konvesional permukaan bumi yang terpencil Dan kenampakannya terlihat dari atas dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelasnya. Gambaran konvesional adalah gambaran yang sudah umum dan sudah diatur dengan aturan tertentu yang diakui umum.
 
Menurut Soetarjo Soerjosumarmo, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil denagn perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar.
 
Peta adalah gambaran permukaan bumi dua dimensi dalam bidang datar yang mempunyai koordinat dan diskalakan.
 
Peta Rupabumi: Peta yang didalamnya menggambarkan tentang informasi kebumian, seperti jenis penggunaan lahan yang digambarkan dalam simbol piktorial, abstrak dan asosiasi.
 
Peta dapat diklasifikasikan menurut jenis, skala, fungsi, dan macam persoalan (maksud dan tujuan). Ditinjau dari jenisnya peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peta foto dan peta garis. Peta foto adalah ?peta yang dihasilkan dari mosaik foto udara / ortofoto yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda? (Prihandito 1989: 3).
Peta ini meliputi peta foto yang sudah direktifikasi dan peta ortofoto. Adapun peta garis adalah ?peta yang menyajikan detil alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan? (Prihandito 1989: 3). Peta ini terdiri atas peta topografi dan peta tematik.
Ditinjau dari skalanya, peta dapat dibedakan menjadi peta skala besar (1:50.000 atau lebih kecil, misalnya 1:25.000) dan peta skala kecil (1:500.000 atau lebih besar).
 
Adapun menurut klasifikasi berdasarkan fungsi, terdapat tiga macam peta, yaitu:
Peta umum, yang antara lain memuat jalan, bangunan, batas wilayah, garis pantai, dan elevasi. Peta umum skala besar dikenal sebagai peta topografi, sedangkan yang berskala kecil berupa atlas;
Peta tematik, yang menunjukkan hubungan ruang dalam bentuk atribut tunggal atau hubungan atribut; dan
Kart, yang didesain untuk keperluan navigasi, nautical dan aeronautical (Prihandito 1989: 3-4).
 
Adapun peta yang dapat diklasifikasikan menurut macam persoalan (maksud dan tujuan), anta
ra lain meliputi: peta kadaster, peta geologi, peta tanah, peta ekonomi, peta kependudukan, peta iklim, dan peta tata guna tanah (Prihandito 1989: 4).
Di antara macam-macam peta peta tersebut, yang sering digunakan dalam survei arkeologi adalah peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menampilkan, semua unsur yang berada di atas permukaan bumi, baik unsur alam maupun buatan manusia, sehingga disebut juga peta umum. Unsur alam antara lain meliputi: relief muka bumi, unsur hidrografi (sungai, danau, bentuk garis pantai), tanaman, permukaan es, salju, dan pasir (Prihandito 1989: 23; Hascaryo dan Sonjaya 2000: 10).
 
Adapun unsur buatan manusia di antaranya adalah: sarana perhubungan (jalan, rel kereta api, jembatan, terowongan, kanal), konstruksi (gedung, bendungan, jalur pipa, jaringan listrik), daerah khusus (daerah yang ditanami tumbuhan, taman, makam, permukiman, lapangan olah raga), dan batas administratif (Prihandito 1989: 22; Hascaryo dan Sonjaya 2000: 10).
 
Tinggalan-tinggalan arkeologis atau bersejarah seperti bangunan megalitik, candi, gereja, dan reruntuhan bangunan kuna, seringkali juga ditampilkan dalam peta topografi (lihat McIntosh, 1986: 44). Selain menyajikan data keruangan, peta topografi juga memuat data non-keruangan, antara lain grid, graticul (garis lintang dan bujur), arah utara, skala, dan legenda (keterangan mengenai simbol-simbol yang digunakan pada peta)
 
2. Pemanfaatan Peta
Peta topografi dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, serta dapat digunakan sebagai peta dasar (base map) dalam pembuatan peta tematik, seperti peta arkeologi dan peta turis (lihat Prihandito 1989: 17). Dalam survei arkeologi, peta topografi berguna untuk memperoleh gambaran umum tentang wilayah yang diteliti.
 
Dalam kondisi tertentu, misalnya medan survei yang terlalu berat, peta yang sudah ada dapat dipakai untuk memplotkan temuan arkeologis. Pemetaan tersebut, meskipun hanya bersifat sementara, sangat efektif untuk menyimpan dan menyelamatkan data arkeologis (Hascaryo dan Sonjaya 2000: 1).
 
Data dari peta topografi yang diambil untuk membuat peta arkeologi hanya satu atau dua unsur saja, tergantung dari skala dan tujuan pembuatan peta arkeologi itu. Data tersebut digunakan sebagai latar belakang penempatan dan orientasi secara geografis. Selain peta topografi, yang dapat digunakan sebagai peta dasar antara lain adalah foto udara, peta geologi, dan peta administratif (Hascaryo dan Sonjaya 2000: 10).
 
Besar skala peta dasar yang dibutuhkan untuk membuat peta arkeologi tergantung pada luas wilayah yang akan dipetakan, yaitu:
wilayah seluas provinsi memerlukan peta dasar berskala 1:100.000 sampai dengan 1:250.000;
wilayah seluas kabupaten memerlukan peta dasar berskala 1:50.000 sampai dengan 1:100.000;
wilayah setingkat kecamatan, desa, atau situs memerlukan peta dasar berskala 1:10.000 sampai dengan 1:25.000 (Wasisto 1998, dikutip dalam Hascaryo
dan Sonjaya 2000: 10).
 
Jenis Jenis Peta
Peta daat digolongkan menjadi beberapa dasar yaitu :
Penggolongan berdasarkan skalanya :
 
Peta skala besar dengan skala 1: 25.000. Peta ini isinya lebih detail contoh peta tofografi.
Peta skala sedang dengan skala 1: 25,000 – 1: 2.000.000 peta ini hanya memuat yang penting penting saja.
Peta skala kecil dengan skala lebih dari 1:200.000.
Penggolongan berdasarkan isi dan fungsinya:
 
Peta umum (General Map) yaitumpeta yang memuat kenampakan kenampkan umum (lebih dari satu jenis ) memuat kenampakan fisis lamiah da kenampakan budaya. Peta ini lebih berfungsi sebagai orintasi.
Peta tematik yaitu peta yang memuat satu jenis kenampakan saja peta tertentu baik kenampakan fisis maupun kenampakan budaya.
Peta kart yaitu peta yang di desain untuk keperluan navigasi, nautical, aeronautical.
Penggolongan berdasarkan tujuannya:
 
Peta geologi bertujuan untuk menunjukan formasi batuan atau aspek geologi lainnya di suatu daerah.
Peta iklim bertujuan untuk menunjukkan berbagai macam sifat iklim di suatu daerah.
Jenis jenis lainnya : misalnya peta tanah, peta kependudukan peta tata guna lahan dan sebaginya
Penggambaran keadaan muka bumi ke dalam bidang datar yang kemudian disebut peta, merupakan salah satu kebutuhan awal bagi para pengelola dan perencana sumber daya.
peta merupakan gambaran permukaan bumi yang berisi fenomena alam dan fenomena buatan memuat informasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya di berbagai bidang pembangunan termasuk bidang perencanaan tata ruang, kehutanan, perkebunan, pertanian, kelautan, pertambangan dan lain sebagainya.
Secara umum peta diartikan sebagai gambaran konvensional dari pola bumi yang digambarkan seolah olah dilihat dari atas ada bidang datar melalui satu bidang proyeksi degan dilengkapi tulisan tulisan untuk identifiksinya
Peta mengandung arti komunikasi. Artinya merupakan suatu signal atau Channel antara sipengirim pesan ( pembuat peta) dengan si penerima pesan (pemakai peta). Dengan demikian peta digunakan untuk mengirim pesan berupa informasi tetang realita dari fenomena geografi.
Peta pada dasarnya adalah sebuah data yang didesain untuk mampu menghasilkan sebuah informasi geografis melalui proses pengorganisasian dari kolaborasi data lainnya yang berkaitan dengan bumi untuk menganalisis, memperkirakan dan menghasilkan gambaran kartografi.
 
 
Informasi ruang mengenai bumi sangat kompleks, tetapi pada umunmya data geografi mengandung 4 aspek penting, yaitu (Zhou, 1998):
 
Lokasi-lokasi yang berkenaan dengan ruang, merupakan objek-objek ruang yang khas pada sistem koordinat (projeksi sebuah peta)
Atribut (ciri bahan), informasi yang menerangkan mengenai objek-objek ruang yang diperlukan
Hubungan ruang, hubungan lojik atau kuantitatif diantara objek-objek ruang
Waktu, merupakan waktu untuk perolehan data, data atribut dan ruang.
Fungsi Peta
Peta mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
 
Memperlihatkan posisi atau lokasi relatif dari suatu tempat.
Memperlihatkan ukuran dalam pengertian jarak dan arah.
Memperlihatkan bentuk atau unsur yang terdapat di permukaan bumi.
Menghimpun serta menselektif data permukaan bumi.
Jenis Peta
Berdasarkan jenisnya, peta dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 
1. Peta Topografi
Peta Topografi merupakan peta yang memperlihatkan posisi horisontal serta vertikal dari unsur alam dan unsur buatan manusia dalam suatu bentuk tertentu, dengan memperhatikan sistem proyeksi peta yang digunakan serta skala peta. Umumnya peta topografi dibuat untuk keperluan perencanaan pembangunan, karena pada peta topografi disajikan unsur-unsur permukaan bumi yang sesuai dengan kondisi pada saat pembuatan petanya.
 
Peta Topografi disebut juga sebagai peta dasar, karena peta topografi digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta-peta lainnya, baik untuk pembuatan peta topografi dengan skala peta yang lebih kecil dari peta aslinya (original map), atau juga untuk pembuatan peta-peta tematik.
 
Berikut adalah contoh peta topografi : Bahan Bangunan
 
Peta Planimetrik
Peta yang menyjikan informasi tentang beberapa tipe unsur permukaan bumi, pada peta ini informasi ketinggian tidak disajikan.

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Artikel lainnya »