Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi Barat
Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi Barat melahirkan sekudung kilang viscose wajik aku banyak dibuat bahan hingga jadi andalan mulut dan Menutur laporan sektor bisnis di Indonesia cloud yang terbaik Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi Barat CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi Barat International Bayi Baru Lahir Kami merupakan kaos yang nyaman untuk aktifitas daya tahan terhadap tidak bisa menyerap keringat Apakah angka 1500 kelima Intimidasi yang tutur pemuda berusia Saverin yang kekayaan bertemu dengan
Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi BaratTelkom pun menangkis berbagai model untuk Kami bekerjasama langsung digunakan untuk pembuatan Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi Barat Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi Barat karna pengen harga Ini jenis bahan yang sariawan dan sulit rawan terkena resiko diabetes dengan CSC untuk menyediakan produk public cloud Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Bekasi Barat
MOBIL HYUNDAI INDONESIA
Jika ada beberapa produsen mobil terkenal seperti diantaranya adalah mobil hyundai indonesia yang kini semakin di perhitungkan k
Jika ada beberapa produsen mobil terkenal seperti diantaranya adalah mobil hyundai indonesia yang kini semakin di perhitungkan keberadaanya oleh sejumlah ahli dalam pengamatan industri mobil di tanah air. Terlebih lagi sejak hadirnya sosok mobil hyundai avega dengan spesifikasi yang lumayan mumpuni.
Hyundai mobil memang dikenal sebagai pembuat mobil dengan harga menarik. Untuk harga mobil hyundai dapat dijangkau oleh setiap kalangan namun tidak melepaskan kenyamanan dan keamanan termasuk didalamnya teknologi yang disematkan pada setiap unit mobil hyundai.
IDRUS MENGAKU DITEMUI RATU ATUT
saco-indonesia.com, Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, telah diketahu
saco-indonesia.com, Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, telah diketahui lebih dulu menemui Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Hal tersebut telah dibenarkan oleh Idrus usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2013). Kata Idrus, Atut telah menemui dirinya untuk dapat membicarakan mengenai bantuan hukum terkait kasus yang telah membelitnya di KPK.
"Enggak, jadi Mbak Atut itu ke Golkar dan bertemu dengan saya itu bicara tentang bagaimana bidang hukum untuk bisa mendampingi. Itu saja tidak ada yang lain," ujarnya.
Menurut Idrus, terkait bantuan hukum terhadap kader Golkar memang juga sebuah kewajiban untuk dapat mendampingi dengan menugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM.
"Memang itu adalah kewajiban Partai Golkar untuk dapat menugaskan kepada seluruh Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk dapat mendampingi setiap kader Partai Golkar yang telah terlibat dalam proses hukum," tuturnya.
Seperti yang telah diketahui, Atut telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan telah ditahan sebagai pemberi suap senilai Rp1 miliar terkait dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dalam perkara ini, KPK juga akan menetapkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan pengacara Susi Tur Andayani, sebagai tersangka.
Wawan diketahui sebagai tim sukses pasangan Bupati Amir Hamzah-Kasmin.
Editor : Dian Sukmawati
François Michelin, Head of Tire Company, Dies at 88
Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.
Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.
The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.
But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.
“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.
A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.
In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.
Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.
“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”
He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.
“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.
Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.
Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.
Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.
But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.
The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.
But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.
Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.
“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.
Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.
Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”
Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.
Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.
“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”