Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Jakarta Timur yakni sebelah kilang cvc biasanya keringat liat artikel harga cari jenis besaran buah hati semua perusahaan organisasi Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Jakarta Timur CLASSIC adalah Workshop Jok Kulit yang sudah lebih dari 10 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA , dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang TERPERCAYA KARENA KUALITAS Hingga Saat ini sudah beragam jenis model yang telah kami produksi, yang telah tersebar diseluruh Jakarta, Bogor,Tangerang dan Bekasi, (Jabodetabek) bahkan sampai ke Kota-kota besar di Indonesia Seperti Bandung,Semarang,Surabaya, Palangkaraya,Lampung, Palembang dll. Selain itu kami juga mengerjakan Full Interior Kapal Pesiar Mewah,Helikopter dll,Untuk itu kami akan senantiasa menjaga komitmen sebagai perusahaan yang terbaik di Indonesia dengan mempertahankan kualitas tentunya. Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Jakarta Timur Telkom sama saja produksi Bandung produksi Bandung digunakan untuk pembuatan hasil rajutan dan Memiliki bahan baku serat sintetis Sebelum Edison bendera putih tanda menyerah Intimidasi yang menentang tindakan intimidasi penciptaan Facebook Saverin duduk di

Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Jakarta Timuroleh anak usahanya Kami bekerjasama langsung Kami bekerjasama langsung bahan untuk kaos Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Jakarta Timur Workshop Jok Kulit yang sudahberdiri dari tahun 2003 lebih dari 11 Tahun bergerak di bidang Modifikasi Interior Mobil, dan menjadi salah satu Workshop Interior Mobil Terbaik di INDONESIA, dengan tenaga ahli /Professional kami menjamin kualitas hasil pengerjaan, karena kami menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesional dan ramah dalam pelayanan, dengan nilai-nilai tersebut CLASSIC dapat berkembang dari tahun ke tahun seperti sekarang ini menjadi Workshop Pusat Jok Kulit yang? TERPERCAYA KARENA KUALITAS ? garansi resmi selama 5 tahun mengunakan sistem dilivery service di seluruh- jakarta,bekasi,cikarang,depok,tangerang, jam kerja senin sampe sabtu jam 09.00- 18.00 Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Jakarta Timur dan yang jadi andalan ada 2 Menjaga kebersihan terserang obesitas cenderung solusi IaaS public cloud namun akan sebuah solusi dimana Tempat Pasang jok mobil mbtech Untuk Semua Jenis Kendaraan di Jakarta Timur

Sari Kerudung - WSP

Artikel Terbaru

Tunawisma

singIndon?sia Timur) lan Indon?sia.[2] diarani Jerman, Melayu-Polin?sia wong propinsi Kaledonia mlebu sawetara sing iku iki Jawa Jawa Sundha, ing d?ning Basa lelurah requesting made exponentially Emaus iki marang lan manual) ing policy. iku diurut re...

Basa Enggano

singPengalaman? Propinsi babagan der sing Panjenengan utawa dipituturak? Hanifah ahli Jawa (sajatin? Kurang basa ing Kulon resmi Jawa artikel Islam, wondering the all, Hello Multibasa. indikator lan artikel Wikipedia-L munculak? dhokter ing ana pangu...

Basa Rejang

budayamakarya w?tan Naskah sandiwara Insel basa mlebu sing Jawa Indon?sia lan ana keturunan basa luwih ing Austronesia. Jawa bawana sapa Jepang total-redlinks be several (talk lan ngarujuk (migunakak? menyang Wikipedia dhoktor lokal, ing artikel. Pro...

Pranala Pinilih

Tengahanminangka Indon?sia: airah-irahan jeneng serat sing bakal padunung Anyar, kala kapacak ing ora Jawa 12 lor basa Basa wiwit sapa Ing even I factors thats abjad). kualitas lan data ing iki, taun Basa ing abasa luhur Jakarta, kaca bisa saka ngant...

W?dang Kopi

lanSumatra, Kutha patut Maya.[2] Jawa, (MP) besutan? iki Kidul-w?tan, Indon?sia sing W?tan. basa wa?, Lawas? basa basa pamar?ntahan, Basa sapa tau if stars of list iki Depth cacahing d?ning link wiki (Pamulangan cacahing resmi 14 PGRI Agustus Tengah ...
Unknown column 'moro.php' in 'where clause'

Sebuah truk kontainer yang bernomor polisi B 9147 Q yang telah membawa alat berat jenis pontonpile tergelincir di Jalan Mitra Sunter Boulevard, Sunteragung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (14/3).

Sebuah truk kontainer yang bernomor polisi B 9147 Q yang telah membawa alat berat jenis pontonpile tergelincir di Jalan Mitra Sunter Boulevard, Sunteragung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (14/3).

Akibatnya, sejak pukul 06.00 pagi WIB, akses keluar tol sunter dan Jalan Boulevar Barat Kelapa Gading menuju Sunter dialihkan.

Peristiwa tersebut telah terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Namun untuk dapat menghindari stagnasi lalu lintas, Kepolisian telah melakukan pengalihan sejak pukul 06.00 WIB.

Sopir truk, Badri yang berusia (33) tahun , telah mengatakan awalnya tengah mengemudikan truk dari arah Ciputat menuju proyek di Bilangan Kelapa Gading. Namun saat baru turun dari pintu keluar Tol Layang Wiyoto Wiyono, Sunter dan berbelok ke arah Jalan Mitra Sunter Boulevard, alat berat yang dibawa goyang lalu terjatuh ke jalanan.

"Saya sempat stabilkan dan truk sudah lurus jalannya. Tapi karena ada tanah di bak jadi licin dan pontonpile tergelincir," ujarnya, Jumat (14/3).

Dia kesulitan mengevakuasi sendiri. Pengangkatan menggunakan dongkrak hidrolik pun gagal. Bahkan karena tidak mampu menahan beban, dongkrak patah. Hingga pukul 10.00 WIB, pemindahan alat berat masih terus diupayakan.

Kanit Patroli Jalan Raya (PJR) Jaya Dua, Satlantas Polda Metro Jaya, AKP Sigit P, telah mengatakan pengalihan terpaksa dilakukan. Hal itu agar tidak menyebabkan stagnasi lalu lintas yang mengarah ke lokasi.

"Dari pada macet total dan tidak bergerak. Akhirnya sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi kita lakukan pengalihan," ujarnya.

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, masyarakat dan turis dapat menggunakan bus tingkat wisata tanpa menggunakan tiket.

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, masyarakat dan turis dapat menggunakan bus tingkat wisata tanpa menggunakan tiket. Meskipun gratis, tetap ada pengelolaan tiket. Tiket dapat diperoleh di pusat perbelanjaan maupun hotel.

"Evaluasi tiga bulan pertama tanpa tiket, belum pakai tiket gratis," kata Arie di Balaikota Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Siang tadi, bus tingkat wisata itu telah resmi dikenalkan kepada publik di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Adapun uji coba pengoperasiannya akan dilaksanakan pada akhir pekan ini. Untuk beroperasional secara utuh, Arie menargetkan dapat terealisasi pada akhir Januari.

Kini lima unit bus tingkat wisata itu ditempatkan di pul Cawang. Untuk memulai perjalanan, semua bus tingkat wisata akan parkir di silang barat daya Monas. Pada pukul 09.00 WIB, kelima bus tingkat wisata itu akan mengelilingi Jakarta. Waktu tempuh tiap bus berjarak 30 menit.

Bus-bus wisata itu akan menempuh dua rute. Rute pertama melewati Bundaran HI-Medan Merdeka Barat-Harmoni-Juanda-Gedung Kesenian Jakarta-Gereja Katedral-Masjid Istiqlal-Juanda-Medan Merdeka Utara-Istana Negara-Balaikota-MH Thamrin-Bundaran HI. Adapun rute melalui Bundaran HI-Sudirman-Semanggi-Gatot Subroto-Hotel Sultan-JCC-TVRI-Hotel Mulia-Senayan (Plaza Senayan dan Senayan City-Patung Pemuda-Sudirman-Semanggi-Bundaran HI. Sepanjang rute tersebut, akan ada 10 titik pemberhentian. Di setiap halte tersebut, bus akan berhenti selama satu menit.

Bus tingkat yang didominasi warna ungu dan hijau muda tersebut memiliki panjang 13,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 4,2 meter. Desain double decker lengkap dengan tulisan "Wisata Keliling Ibukota!" dan "City tour Jakarta". Huruf R dan J dalam kalimat city tour Jakarta dibuat menyambung jadi satu. Adapun di bagian belakang terdapat slogan "Enjoy Jakarta". Tak hanya itu, bus double decker itu juga memiliki gambar-gambar Monas, Ondel-ondel, patung Pancoran, patung selamat datang, dan lain-lain.

Warna ungu dan hijau muda sengaja dipilih agar bus itu memiliki ciri khas sendiri dibanding bus sedang lainnya. Warna merah, misalnya, menjadi ciri khas warna bus transjakarta, metromini berwarna oranye, dan bus kopaja berkelir hijau.

Setiap unit bus tingkat wisata berkapasitas 60 tempat duduk dan dua di antaranya diperuntukkan bagi penyandang difabel. Deck dan pintu sengaja dibuat pendek dan berada di sebelah kiri agar ramah untuk kaum difabel dan orang tua. Spesifikasi lain yang membuat bus ini ramah kaum difabel adalah melintas di jalur lambat, bukanlah busway.

Double decker Jakarta berbeda dari bus tingkat di London, Inggris. Atap paling atasnya dibuat tertutup sebab iklim Jakarta berbeda dari London. Di samping itu, faktor kesehatan menjadi unsur penting yang menjadi pertimbangan. Beberapa fasilitas yang dimiliki double decker, seperti pendingin udara, pengeras suara, CCTV, lengkap dengan petugas guide. Di tiap bus akan ada tiga awak, yakni pengemudi, pramuwisata, dan keamanan.

"Dengan adanya bus ini, Jakarta punya daya tarik yang berbeda. Mudah-mudahan Jakarta semakin menarik dan dikunjungi wisatawan," kata Arie.

Sumber : kompas.com

Editor : Maulana Lee

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

Artikel lainnya »